MUSIC

Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info

VIDEO

FACEBOOK

PENGADUAN KORUPSI
CUSTOMER SERVICE




Visitor



BERITA TERBARU

TRANSLATE LANGUAGE

IKLAN

MENCARI PUNDI DOLLAR

LEWAT BISNIS INTERNET,

CUKUP DAFTAR "DISINI "

DPP FPK

LAIN-LAIN
TEMPAT WISATA

Green canyon & Karang Bolong

 

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi
sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia,
sehingga harus diberantas;
c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang
terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri,
sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap
norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan
orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan
korban, dan peningkatan kerja sama;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang
belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 44
(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan
identitas.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban
sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik
fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
Pasal 45
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk
ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat
penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan
saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 46
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat
pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri,
jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik
sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
Pasal 48
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan
putusan pengadilan tingkat pertama.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan
tempat perkara diputus.
(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim
memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
Pasal 49
(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara,
disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua
pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang
bersangkutan.
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
Pasal 50
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya
memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis
kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban
atau ahli warisnya.
(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu
14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan
terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti
paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 51
(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi
sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis
akibat tindak pidana perdagangan orang.
(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman
korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus
yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri
atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
Pasal 52
(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan
reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau
lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau
pusat trauma.
Pasal 53
Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana
perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang
menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
Pasal 54
(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana
perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri
wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban
ke Indonesia atas biaya negara.
(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik
Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi
dengan perwakilannya di Indonesia.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan
internasional.
Pasal 55
Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
I. UMUM
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan
salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negaranegara
yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk
eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan
orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk
tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan
segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik
serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara,
rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan
tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun
psikis.
Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah
tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu
menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya,
walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan
kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan
melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang
menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang
memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak
laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan,
menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-
Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara
hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan
dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undangundang
khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum
materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan
menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi
dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara
antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan
hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,
Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat
tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak
pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas
rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya
bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif
dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak
pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk
perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan
Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah
Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang
dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan
dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban
tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian
yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kerugian lain" dalam ketentuan ini misalnya:
a. kehilangan harta milik;
b. biaya transportasi dasar;
c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata
dalam konsinyasi.
Ayat (6)
Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang
sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik
fisik maupun psikis.
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap
kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali
secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak
pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar
menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan
melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemerintah" dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam
bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara
bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya
dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah
mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial
atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perwakilannya di luar negeri" dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat
jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang
sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk
melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan
hukum di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 55
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" dalam ketentuan ini mengacu pula pada
undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4720

Sun, 5 Dec 2010 @23:40

Copyright © 2014 mediakriminalitas · All Rights Reserved